POHUWATO GOL – Gelombang desakan atas kasus tambang emas ilegal (PETI) di Potabo, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, terus meluas. Tak puas dengan proses penanganan yang dinilai lamban oleh aparat kepolisian setempat, perwakilan massa dari berbagai elemen mahasiswa dan pemuda menyatakan akan membawa persoalan ini ke Polda Gorontalo.
Langkah ini dinilai perlu agar penanganan hukum atas aktivitas tambang ilegal yang menewaskan satu warga tersebut bisa ditindaklanjuti secara lebih serius, terbuka, dan tanpa intervensi dari pihak manapun.
Koordinator Daerah Gorontalo BEM Nusantara, Harun Alulu, menegaskan bahwa aksi lanjutan ke Mapolda Gorontalo akan digelar dalam waktu dekat sebagai bentuk pengawalan hukum dan moral terhadap kasus yang diduga kuat sarat pembiaran ini.
“Jika di daerah tidak mampu menyelesaikan, maka kami akan bawa ini ke Polda. Jangan sampai ada kesan pembiaran dan pelindungan terhadap pelaku tambang ilegal yang telah menyebabkan korban jiwa,” tegas Harun.
Harun juga menyinggung bahwa sudah terlalu banyak kasus tambang tanpa izin (PETI) di Pohuwato yang luput dari penindakan serius, bahkan terkesan dibiarkan oleh instansi terkait.
“Kematian warga bukan sekadar angka. Ini akibat dari ketidakseriusan negara hadir melindungi lingkungan dan keselamatan rakyat. Polda Gorontalo harus ambil alih bila Polres tidak mampu menuntaskan,” lanjutnya.
Selain menyasar pemilik tambang, massa juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Gorontalo, yang dinilai turut bertanggung jawab atas lemahnya pengawasan tambang liar di wilayah Pohuwato.
Sementara itu, pihak kepolisian Polres Pohuwato hingga kini masih memburu keberadaan Zay Umuri, pemilik tambang ilegal yang diduga kuat melarikan diri dan mangkir dari panggilan resmi. Proses pemeriksaan saksi-saksi di lokasi tambang juga masih berlangsung.
Gelombang aksi dan tekanan publik dipastikan belum akan berhenti hingga pelaku utama tambang ilegal ditangkap dan diadili. Rencana pelaporan ke Polda Gorontalo menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat dan mahasiswa tidak akan tinggal diam.
“Kami akan terus kawal kasus ini. Bila perlu, kami akan desak Kementerian ESDM dan KLHK turun tangan langsung di Pohuwato,” pungkas Harun.
(GOL – 03)
