Penulis : Abd. Rajak Dunda
HMI Badko Sulawesi Utara–Gorontalo
Cabang Pohuwato
Demokrasi Indonesia pasca reformasi telah berjalan lebih dari dua dekade, namun kualitasnya masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Demokrasi tidak cukup diukur dari rutinitas pemilu lima tahunan, tetapi dari sejauh mana nilai keadilan, partisipasi rakyat, dan etika kekuasaan benar-benar hidup dalam praktik politik. Realitas hari ini menunjukkan adanya kecenderungan demokrasi prosedural yang kering dari substansi. Politik uang, oligarki, serta pragmatisme kekuasaan menjadi tantangan serius yang menggerus idealisme demokrasi. Dalam kondisi tersebut, peran kelompok intelektual dan organisasi kemahasiswaan menjadi sangat penting sebagai penyangga moral dan pengontrol arah demokrasi, salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Berbagai laporan dan survei nasional menunjukkan menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga politik dan partai politik. Generasi muda, meskipun jumlahnya besar secara demografis, sering kali hanya dijadikan objek politik elektoral tanpa ruang partisipasi yang bermakna. Di sisi lain, sejarah mencatat bahwa banyak tokoh nasional, pemimpin daerah, hingga pengambil kebijakan lahir dari rahim organisasi mahasiswa, termasuk HMI. Fakta ini membuktikan bahwa organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis dalam membentuk arah dan wajah politik bangsa. HMI, dengan jaringan kader yang luas dan tradisi intelektual yang kuat, memiliki modal besar untuk berkontribusi dalam transformasi demokrasi Indonesia.
Fokus utama pembahasan ini adalah bagaimana HMI memosisikan diri di tengah dinamika demokrasi yang terus berubah. HMI tidak boleh terjebak pada romantisme sejarah semata, tetapi harus melakukan pembaruan gerakan yang relevan dengan konteks zaman. Tantangan demokrasi hari ini menuntut kader yang kritis, independen, dan berintegritas. HMI harus kembali menegaskan perannya sebagai organisasi kader yang mampu menjadi kekuatan penyeimbang antara negara, pasar, dan masyarakat sipil, sekaligus menjadi ruang pendidikan politik yang mencerdaskan.
Menurut pandangan saya, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya hari ini. HMI memiliki tanggung jawab besar untuk mencetak kader yang tidak hanya pandai berbicara tentang demokrasi, tetapi juga konsisten memperjuangkannya dalam tindakan nyata. Kader HMI harus berani menjaga jarak kritis dari kekuasaan, tanpa kehilangan keberpihakan kepada rakyat. Demokrasi yang sehat membutuhkan aktor politik yang beretika, dan itu hanya bisa lahir dari proses kaderisasi yang berorientasi pada nilai, bukan kepentingan sesaat. Jika HMI mampu menjaga independensi gerakan dan idealisme kadernya, maka kontribusinya terhadap demokrasi akan tetap relevan dan berdampak jangka panjang.
Sudah saatnya HMI melakukan refleksi kolektif dan konsolidasi gerakan secara serius. Penguatan tradisi intelektual, keberanian menyuarakan kebenaran, serta keterlibatan aktif dalam isu-isu kerakyatan harus menjadi agenda utama. Kader HMI tidak boleh apatis terhadap realitas politik, tetapi juga tidak larut dalam pragmatisme. Demokrasi Indonesia membutuhkan generasi muda yang sadar peran dan tanggung jawab sejarahnya. HMI harus hadir sebagai pelaku transformasi, bukan sekadar penonton perjalanan politik bangsa.
