Penulis: Arlin La ili
(Badko Sulteng, Cabang Luwuk Banggai)
Tahun 2025 menjadi titik krusial bagi tahun digital Indonesia perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang semakin masif telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat produksi mengonsumsi, dan mempercayai informasi, salah satu dampak paling mengkhawatirkan adalah menjolaknya konten deepfakesecara signifikan.
Data menunjukan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah konten Deepfake meningkat hingga 550%, sebuah angka yang bukan hnya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga menandakan kerentanan serius dalam ruang publik digital.
Deepfake kini bukan lagi sebuah tekhnologi yang hanya dalam tahap percobaan. Dengan biaya yang terjangkau dan semakin banyaknya aplikasi yang dapat di akses, penyuntingan wajah, suara, serta video kini bisa di lakukan oleh siapa saja.
Di Indonesia konten Deepfake tidak hanya muncul sebagai hiburan atau parodi, tetapi juga telah memasuki area yang lebih berbahaya, penipuan digital, pencemaran nama baik, serta pengaruh terhadap opini masyarakat.
Pada awal tahun 2025, sektor keuangan dalam negri melaporkan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah akibat penipuan yang menggunakan teknik rekayasa suara dan video AI, yang menunjukan bahwa efeknya nyata dan berpotensi luas.
Dalam nuansa demokrasi, Deepfake merupakan resiko yang yang jauh lebih mengkhawatirkan. Demokrasi berlandaskan pada informasi yang dapat di percaya dan kepercayaan masyarakat. Saat video dari pejabat, figur publik, atau calon politisi bisa di manipulasi dengan cara sangat realistis, gratis pemisah antara kenyataan dan rekayasa menjadi samar.
Masyarakat pun terjebak dalam situasi yang tidak jelas, mereka tidak lagi gampang mempercayai apa yang mereka saksikan dan dengar, tetapi juga memiliki kemampuan tekhnologi yang cukup untuk memeriksa kebenaran dari konten tersebut.
Fenomena ini semakin memperburuk ekosistem disinformasi yang sebelumnya sudah di penuhi dengan berita bohong. Konten tidak benar yang berbentuk teks sekarang ditunjang oleh gambar dan suara yang terlihat nyata. Dalam konteks politik yang rentan, terutama menjelang dan setelah pemilu, Deepfake bisa digunakan untuk memicu pertikaian, atau menciptakan cerita palsu yang dapat memecah belah masyarakat.
Ketika emosi masyarakat dimainkan melalui konten visual yang persuasif l, akal sehat publik menjadi taruhannya. Dampak sosial yang di timbulkan oleh fenomena Deepfake juga tidak dapat diabaikan.
Secara internasional, sebagian besar konten Deepfake yang dihasilkan tanpa persetujuan berfokus pada perempuan, dan Indonesia pun terkena dampak dari fenomena ini.
Perubahan wajah menjadi konten pornografi atau skandal yang tidak benar telah mengakibatkan trauma mental, kerugian sosial, bahkan mengancam mata pencaharian para korban.
Ini menunjukan bahwa Deepfake lebih dari sekedar masalah tekhnologi, ia merupakan isu ketika, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Pemerintah Indonesia sudah mulai mengambil langkah dengan mengembangkan peraturan, meningkatkan literasi digital, dan menjalin kolaborasi dengan platform digital.
Meski begitu, masalah utama tidak hanya terletak pada kecepatan dalam membuat aturan, tetapi juga pada kurangnya kemampuan masyarakat untuk memahami tekhnologi.
Pengetahuan tentang digital masih tidak merata, khususnya di daerah luar kota besar, tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat akan tetap rentan terhadap manipulasi secara digital, tidak peduli sekuat apapun regulasi yang ada.
Ledakan 550% konten Deepfake akhirnya mencerminkan ketahanan demokrasi digital di Indonesia. Ini menguji dengan seberapa baik negara, platform, media, dan masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan tekhnologi yang sangat cepat. Demokrasi memerlukan bukan hanya kebebasan berbicara, tetapi juga lingkungan informasi yang sehat dan dapat di percaya. Jika Maslaah ini tidak dihadapi secara serius dan bersama sama tekhnologi yang seharusnya memperkuat Demokrasi justru bisa merusak fondasinya dari dalam.
