POHUWATO (GOL) – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, menyampaikan imbauan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dan menjaga kondusivitas daerah, khususnya menjelang rencana aksi yang akan digelar dalam waktu dekat.
Hal tersebut disampaikan usai pelaksanaan Rapat Paripurna ke-32 DPRD Pohuwato tentang Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2025, Kamis (30/04/2026).
Dalam wawancara bersama awak media, Ketua DPRD menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya merupakan representasi rakyat yang mengedepankan stabilitas dan keamanan daerah. Ia berharap seluruh pihak, termasuk aliansi yang tergabung dalam Barapi maupun kelompok lainnya, dapat bersabar dan menunda rencana aksi.
“Sikap DPRD sebagai lembaga representasi rakyat tentu berharap kepada semua elemen, baik tokoh pemuda maupun aliansi, untuk menahan diri. Bukan berarti DPRD tidak memiliki ruang, tetapi ini demi menjaga kondusivitas daerah,” ujar Beni.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat belajar dari pengalaman aksi sebelumnya yang berpotensi menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, DPRD bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian guna membuka ruang komunikasi dengan para koordinator aksi.
Lebih lanjut, Beni menekankan bahwa momentum May Day seharusnya dimaknai sebagai Hari Buruh Internasional, bukan sebagai ajang yang berpotensi memicu ketegangan di daerah.
“Berkritik silakan, melakukan aksi silakan. Namun untuk saat ini kami berharap dapat menahan diri terlebih dahulu demi menjaga daerah yang kita cintai bersama,” tambahnya.
Terkait tujuh tuntutan yang disampaikan oleh aliansi Barapi, Ketua DPRD memastikan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Seluruh tuntutan tersebut, kata dia, telah menjadi perhatian serius dan sedang ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan perusahaan terkait.
“Insyaallah, tujuh tuntutan ini menjadi atensi kami. Kami sudah meneruskan kepada pihak perusahaan, termasuk juga Pak Bupati yang telah mengambil langkah-langkah,” jelasnya.
Ia juga menyinggung persoalan tali asih yang saat ini masih menyisakan lebih dari 100 masyarakat yang belum terselesaikan. Untuk itu, DPRD bersama pemerintah daerah dan Forkopimda akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna mencari solusi terbaik.
“Jika persoalan ini dapat diselesaikan, maka diharapkan tidak ada lagi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di tengah masyarakat,” pungkasnya.
(GOL – 03)
