POHUWATO (GOL) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pohuwato menyoroti adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025, terutama dari sektor pajak dan retribusi. Hal ini mencuat setelah pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD-P) Pohuwato tahun 2025.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, sebelum rapat paripurna penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap APBD-P 2025 ditutup, Selasa (19/08/2025), Nasir Giasi, mengingatkan pimpinan dewan terkait rekomendasi Banggar untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) pajak dan retribusi. Usulan itu pun langsung mendapat persetujuan dari seluruh fraksi DPRD Pohuwato.
“Setelah ditelaah, Banggar menemukan adanya penurunan target pajak dan retribusi sekitar Rp7 miliar. Karena itu, teman-teman Banggar meminta agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Melalui rekomendasi pembentukan pansus yang telah disetujui fraksi-fraksi, pansus ini nantinya akan menelusuri adanya pelanggaran pajak oleh corporate yang tidak taat,” ujar Nasir Giasi.
Nasir menjelaskan, pansus yang telah dibentuk akan fokus melakukan penelusuran terhadap berbagai objek pajak yang belum melaksanakan kewajibannya. Termasuk pajak dan retribusi yang bersumber dari hotel serta rumah makan juga menjadi sorotan DPRD Pohuwato.
“Kalau kita lihat, hotel di Pohuwato hampir selalu ramai setiap waktu. Begitu pula rumah makan yang selalu dipadati masyarakat. Selain itu, beberapa perusahaan besar yang mulai berkembang di Pohuwato juga akan menjadi perhatian kami, sebab ada beberapa item pajak dan retribusi yang sampai hari ini belum diselesaikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nasir menegaskan hasil penelusuran pansus ini nantinya akan bermuara pada rekomendasi DPRD yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah hingga Aparat Penegak Hukum (APH).
“Apabila ditemukan adanya pelanggaran dari hasil kerja pansus, maka temuannya akan direkomendasikan kepada Pemda, kepolisian, maupun kejaksaan untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.
(GOL – 03)
