POHUWATO (GOL) – Eskalasi konflik tuntutan hak plasma masyarakat terhadap PT Inti Global Laksana (IGL) yang kini berujung pada penahanan sejumlah warga Popayato memantik atensi serius dari parlemen. DPRD Kabupaten Pohuwato mendesak agar perselisihan ini segera diselesaikan secara bijaksana melalui jalur dialog dan musyawarah, bukan sekadar bersandar pada pendekatan hukum pidana.
Anggota DPRD Pohuwato, Darwin Situngkir, menegaskan bahwa kolaborasi komunikasi antara pihak korporasi, pemerintah daerah, dan masyarakat harus segera dibuka. Langkah ini dinilai krusial guna meredam tensi di lapangan sekaligus mencari jalan tengah yang adil bagi warga lingkar tambang/sawit.
Darwin menilai, insiden anarkis yang mewarnai aksi demonstrasi warga beberapa waktu lalu tidak berdiri sendiri. Peristiwa tersebut harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi pemerintah dan perusahaan agar akar persoalan yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat tidak terus diabaikan hingga memicu bom waktu di lapangan.
“Kami berharap perusahaan dan pemerintah dapat mengambil langkah yang bijaksana melalui pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai masalah berkepanjangan dan merugikan semua pihak,” ujar Darwin Situngkir, Jumat (22/5/2026).
Meskipun berdiri mengawal hak-hak konstituennya, legislator Pohuwato ini tetap bersikap objektif. Ia menyatakan bahwa tuntutan warga terkait realisasi lahan plasma adalah hal yang sah, namun cara-cara kekerasan seperti pengrusakan fasilitas perusahaan sama sekali tidak bisa ditoleransi.
“Pada prinsipnya, menyampaikan aspirasi adalah hak masyarakat. Tetapi tindakan perusakan dalam menyampaikan tuntutan tentu tidak dibenarkan. Karena itu, semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan dialog,” tegas Darwin.
Lebih lanjut, Darwin mengingatkan agar penanganan perkara ini oleh aparat penegak hukum dan PT IGL tidak hanya berfokus pada pasal-pasal pidana di atas kertas. Kunci utama perdamaian di Popayato adalah pemenuhan janji perusahaan terkait hak plasma yang menjadi pemicu utama kemarahan warga.
Sebagai penutup, ia menggarisbawahi bahwa komunikasi yang transparan dan setara merupakan satu-satunya kunci agar polemik investasi ini menemukan titik terang tanpa harus mengorbankan kondusivitas daerah atau memenjarakan masyarakat kecil.
(GOL – 03)
