POHUWATO (GOL) – Sejumlah masyarakat pemilik lahan tambang di Kabupaten Pohuwato kembali mempertanyakan langkah tim khusus bentukan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, terkait penyelesaian pembayaran lahan tambang oleh pihak Pani Gold Project (PGP), Senin (03/11/2025).
Hingga kini, para pemilik lahan mengaku belum menerima kepastian mengenai waktu pelaksanaan pembayaran tersebut. Untuk menuntut kejelasan, sekelompok warga yang sebagian besar adalah kaum ibu mendatangi kantor DPRD Pohuwato guna menyampaikan langsung keresahan mereka.
Kehadiran para warga ini diterima oleh Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu, para pemilik lahan menyampaikan kekecewaan mereka atas lambannya tindak lanjut dari tim khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Menanggapi hal itu, Hamdi menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh aspirasi masyarakat, dan meminta tim bentukan Gubernur untuk segera mengambil langkah nyata dalam penyelesaian pembayaran lahan tambang.
“Sudah hampir dua pekan tim ini dibentuk, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan terkait langkah penyelesaian pembayaran lahan milik penambang. Karenanya mereka yang datang hari ini mewakili ratusan pemilik lahan, mempertanyakan kapan tim yang dibentuk itu bekerja?” ujar Hamdi Alamri.
Politisi dari Partai Gerindra itu menilai, keterlambatan dalam proses pembayaran berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar permasalahan ini tidak dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan gejolak sosial.
“Kita tidak mau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena proses yang berlarut-larut. Kita mau Pohuwato ini jadi daerah yang aman,” ungkapnya.
Hamdi juga mengungkapkan adanya keluhan dari sejumlah pemilik lahan yang merasa belum masuk dalam daftar penerima pembayaran, meski sebelumnya telah menolak beberapa kali penawaran dari pihak perusahaan.
“Padahal, sebelumnya PGP telah melakukan penawaran sebanyak empat kali, namun masyarakat pemilik yang menolak tersebut tidak ada namanya di dalam 120 pemilik lahan. Artinya masih ada pemilik lahan tambang yang tidak masuk dalam data tersebut, sehingga ini yang mereka pertanyakan,” terang Hamdi.
Sebagai wakil rakyat, Hamdi menekankan pentingnya keseriusan pemerintah provinsi dalam memastikan tim bentukan Gubernur benar-benar bekerja secara transparan dan tuntas. Ia menyebut bahwa anggota tim asal Pohuwato telah siap, namun masih menunggu koordinasi dari pihak provinsi.
“Kalau yang diutus dalam tim yang berasal dari Kabupaten Pohuwato itu sudah siap kerja, tinggal menunggu tim dari Provinsi, jadwalnya kapan? Kami berharap tim ini serius, karena ini berkaitan dengan nasib masyarakat Pohuwato,” tegasnya.
(GOL-03)
