POHUWATO (GOL) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato melalui Komisi I menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terkait pembahasan evaluasi atas pelaksanaan program ketenagakerjaan tahun 2025. Agenda tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD Pohuwato, Selasa (30/09/2025).
Rapat dipandu oleh Wakil Ketua Komisi I, Abdul Hamid Sukoli, didampingi anggota Akbar Baderan. Dari pihak eksekutif, hadir Kepala Disnakertrans Nizma Sanad bersama jajaran yang memaparkan capaian serta kendala yang dihadapi.
Dalam keterangannya, Abdul Hamid menegaskan bahwa sektor ketenagakerjaan adalah pilar utama dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Pohuwato. Menurutnya, target penurunan kemiskinan dari 17 persen lebih menjadi sekitar 14–15 persen, serta penurunan tingkat pengangguran dari 3 persen lebih ke 2,7 persen, bisa dicapai jika ada dukungan anggaran dan manajemen program yang terarah.
“Pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen adalah angka yang baik, tapi hal itu sangat bergantung pada kemampuan kita memperluas lapangan kerja. Disnaker harus menjadi motor penggerak dalam sektor ini, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelas politisi Partai Gerindra itu.
Ia juga mengingatkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak boleh setengah hati dalam mengawal program strategis Disnakertrans. Jika dukungan anggaran minim, maka visi-misi pembangunan daerah tidak akan tercapai.
Abdul Hamid juga menekankan bahwa setiap program kerja Disnaker harus selaras dengan prioritas pembangunan Pohuwato. Tanpa dukungan finansial yang memadai, katanya, upaya Bupati untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran hanya akan menjadi wacana belaka.
Sebagai alternatif, ia mendorong penguatan kerja sama dengan sektor swasta melalui program pelatihan dan pemagangan. Salah satu contohnya, pengiriman tenaga kerja ke Makassar yang tidak hanya diberikan pelatihan, tetapi juga langsung diarahkan ke dunia kerja sesuai bidang masing-masing.
“Sekarang tantangannya adalah memastikan tenaga kerja kita bisa memenuhi standar perusahaan. Karena itu, Pemda harus fokus pada program prioritas agar sasaran penurunan pengangguran benar-benar terwujud,” pungkasnya.
(GOL – 03)
