POHUWATO (GOL) — Gelombang protes dari masyarakat lokal terkait dominasi tenaga kerja asal luar daerah di lingkungan perusahaan di Kabupaten Pohuwato kembali mencuat. Investasi besar yang masuk ke daerah ini dinilai belum memberikan dampak optimal bagi penyerapan tenaga kerja setempat, memicu kekecewaan di kalangan warga yang berharap mendapat manfaat langsung dari aktivitas industri tersebut. Rabu (10/06/2026).
Sejumlah warga lokal mempertanyakan efektivitas proses rekrutmen perusahaan yang dianggap mengabaikan semangat pemberdayaan masyarakat sekitar. Keresahan ini kian menguat lantaran banyak pelamar dari wilayah lingkar tambang/industri yang mengaku tetap tersingkir dalam proses seleksi tanpa alasan yang jelas.
Ketimpangan jumlah pekerja lokal dengan pekerja dari luar daerah yang sangat mencolok memicu persepsi miring di tengah masyarakat. Harapan warga agar kehadiran perusahaan dapat mendongkrak kesejahteraan melalui pembukaan lapangan kerja yang luas, kini berubah menjadi rasa pesimistis akibat terbatasnya ruang bagi putra daerah.
Merespons ketimpangan ini, masyarakat mendesak pihak korporasi untuk membuka ruang transparansi secara penuh dalam proses penerimaan karyawan. Perusahaan diminta untuk mengekspose kualifikasi yang dibutuhkan secara jujur serta membeberkan alasan logis mengapa pencari kerja lokal sulit menembus pasar kerja mereka.
”Jangankan diterima, bahkan untuk dipanggil dalam tahapan interview saja tidak ada,” ungkap salah satu warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan, menggambarkan sulitnya bersaing di tanah sendiri.
Bukan sekadar menuntut kuota, warga juga mendorong perusahaan untuk tidak menutup mata terhadap peningkatan kapasitas SDM lokal. Program pelatihan berbasis kompetensi (skill development) harus segera diperkuat agar masyarakat sekitar mampu memenuhi kualifikasi standar industri yang dibutuhkan.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah (Pemda) Pohuwato beserta elemen masyarakat lainnya didesak untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil peran aktif. Pemerintah diharapkan bertindak sebagai penengah guna menciptakan keseimbangan antara kebutuhan operasional perusahaan dengan hak-hak ekonomi masyarakat lokal. Langkah tegas ini diperlukan agar investasi tidak hanya memberikan keuntungan makro bagi korporasi, tetapi juga membawa kesejahteraan nyata bagi warga di sekitar wilayah operasional.
”Kami meminta pemerintah jangan hanya diam. Harus segera mengevaluasi dan memperhatikan apa yang terjadi di lapangan saat ini,” pungkas warga tersebut dengan nada tegas.
Sorotan tajam terhadap komposisi tenaga kerja ini menjadi sinyal kuat bahwa keberhasilan sebuah investasi di daerah tidak boleh hanya diukur dari angka nominal modal yang masuk. Indikator utama keberhasilan investasi sejati adalah sejauh mana masyarakat lokal diberi ruang untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi aktor utama di tanah mereka sendiri.
(GOL – 03)
