(Foto Aksi unjuk rasa 21 September 2023)
POHUWATO (GOL) – Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato belum lama ini menyurati pemerintah provinsi gorontalo.Dalam surat tersebut menyebutkan kondisi lingkungan serta dampak yang di timbulkan, olehnya dalam surat itu pemda pohuwato meminta pemprov dapat melakukan penertiban aktifitas pertambangan.
Di lansir dari SERIKAT.ID, Tepat tiga bulan pasca gerakan 21 September, pemerintah daerah Kabupaten pohuwato menyurati pemerintah provinsi gorontalo untuk melakukan penertiban aktifitas pertambangan di bumi panua. Adapun alasan pemerintah antara lain lingkungan, ancaman penyakit malaria.
Namun, sikap pemerintah daerah tersebut dinilai tak berpihak ke penambang lokal, salah satu penambangpun menyesalkan sikap pemerintah yang tak memberi solusi atas nasib rakyat.
Bahkan, warga dengan tegas menyebut, Bupati Saipul terkesan diam bahkan enggan memberikan sikap pembelaan kepada mereka para pejuang tambang yang sekarang ini masih ditahan akibat insiden 21 September lalu.
“Saipul A. Mbuinga, Bupati Pohuwato diam, saat penambang lokal terancam kehilangan pekerjaan. Bagaimana dengan nasib 35 orang pejuang tambang skrg jadi tahanan kejaksaan tak ada keberpihakan,” ungkap salah satu sumber terpercaya kepada media ini, Minggu (24/12/2023).
Masalah lain yang tak mendapat perhatian Pemerintah Daerah, kata Warga Buntulia itu, terkait pembayaran lokasi dan talang tambang masyarakat yang hanya dihargai 3 juta rupiah yang menurutnya sangat jauh dari komitmen awal untuk membantu masyarakat beralih profesi.
“Untuk kabilasah (pengais material) saja itu bisa sampai 1 juta pendapatan mereka sehari, nah kami yang punya talang bisa lebih dari itu, terus hanya dihargai 3 juta dan setelahnya dilarang untuk beraktifitas. Mau di pakai modal apa hanya 3 juta pak,” tanya Dia dengan kesal.
Pemerintah pun dinilai tak benar-benar hadir di tengah-tengah persoalan pertambangan di Pohuwato. Dimana saat ini pihak perusahaan mulai melakukan upaya-upaya prefentif kepada masyarakat. Tak segan-segan, kata Dia, pihak perusahaan akan melakukan penahanan krpada masyarakat yang melewati pos penjagaan.
“Kami penambang lokal mulai di tahan saat lewati pos perusahaan, sementara lokasi mereka blum dibayar. Sementara tidak ada alternatif pekerjaan yang disediakan Pemda.” sesalnya.
Jika keberpihakan pemerintah dalam hal ini Bupati sebagai kepala daerah, bukan tidak mungkin kata Dia, akan ada gelombang massa yang akan melakukan protes.
“Jika Pemerintah, Bupati, DPRD terkesan diam seperti ini, pasti akan ada protes. Dan jangan salahkan kami masyarakat,” tutupnya.
