POHUWATO (GOL) — Dua legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menyampaikan sikap tegas agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia dan tidak dialihkan menjadi kementerian kepolisian.
Sikap tersebut diutarakan oleh Abdul Hamid Sukoli selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Pohuwato bersama Febrianto Mardain, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, pada Selasa (27/01/2026).
Keduanya menekankan pentingnya mempertahankan struktur kelembagaan Polri seperti yang berlaku saat ini. Mereka menilai posisi tersebut berperan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Abdul Hamid Sukoli menyampaikan bahwa kedudukan Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang sudah tepat dan sesuai dengan amanat konstitusi.
Menurutnya, susunan kelembagaan tersebut menjadi fondasi penting dalam memastikan independensi, profesionalitas, serta netralitas Polri saat menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
“Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Jika dijadikan satu kementerian, dikhawatirkan dapat memengaruhi independensi institusi dan berpotensi menimbulkan kepentingan politik tertentu,” ujar Abdul Hamid.
Senada dengan itu, Febrianto Mardain berpandangan bahwa gagasan pembentukan kementerian kepolisian bukanlah kebutuhan mendesak. Ia menilai sistem yang berjalan saat ini sudah efektif dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Polri saat ini telah memiliki struktur yang jelas dan mekanisme kerja yang efektif. Menjadikannya sebagai kementerian justru berpotensi menambah birokrasi dan memperlambat pengambilan keputusan strategis,” kata Febrianto.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan DPRD Pohuwato terhadap Polri dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Kedua wakil rakyat itu pun berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan secara cermat setiap kebijakan terkait kelembagaan Polri, dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
(GOL – 03)
