POHUWATO (GOL) — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Hamdi Alamri, melontarkan kritik keras terhadap keberadaan investasi Pani Gold Mine (PGM) yang dinilainya belum memberikan manfaat nyata bagi daerah maupun masyarakat lokal, Senin (02/01/2026).
Hamdi mempertanyakan peran pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawasi investasi pertambangan tersebut yang, menurutnya, selama ini terkesan diabaikan tanpa evaluasi yang serius.
“Apa sebenarnya fungsi pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawasi investasi ini? Apa keuntungan nyata yang benar-benar diperoleh daerah dari kehadiran Pani Gold Project selama ini?” tegas Hamdi.
Ia menuturkan, sejak awal masuknya Pani Gold Project (PGP) ke Pohuwato, masyarakat dijanjikan peningkatan kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja, serta dampak ekonomi yang positif. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
“Yang terjadi malah tujuh tenaga kerja lokal diputus hubungan kerjanya secara sepihak, tanpa penjelasan yang jelas dan tanpa kepastian pemenuhan hak-hak mereka,” ungkap Hamdi dengan nada kecewa.
Situasi tersebut dinilai semakin memprihatinkan setelah muncul informasi bahwa posisi ketujuh tenaga kerja lokal itu digantikan oleh tenaga kerja dari luar daerah yang didatangkan perusahaan.
“Ini jelas bentuk pengabaian terhadap masyarakat Pohuwato sebagai pemilik wilayah. Seharusnya masyarakat lokal menjadi penerima manfaat utama dari investasi pertambangan ini,” katanya.
Hamdi juga menyoroti logika pembangunan yang dinilainya tidak adil dan menyakitkan. Di satu sisi, aktivitas pertambangan telah memutus sumber penghidupan masyarakat, namun di sisi lain masyarakat justru diminta berharap pada masa depan anak cucu mereka.
“Lebih ironis lagi, setelah ruang hidup masyarakat terputus akibat aktivitas pertambangan, masyarakat justru diminta berharap agar anak cucu mereka kelak bisa menggantikan posisi orang tuanya di perusahaan. Ini logika yang tidak adil dan sangat menyakitkan,” tegasnya.
Menurut Hamdi, masyarakat kehilangan sumber penghidupan hari ini, sementara masa depan generasi berikutnya dijadikan alasan pembenaran atas ketidakadilan yang terjadi saat ini.
“Jika tenaga kerja lokal diputus tanpa alasan yang transparan lalu digantikan oleh tenaga kerja dari luar daerah, maka keberpihakan investasi Pani Gold Project patut dipertanyakan,” ujarnya.
Ia menegaskan, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka keberadaan PGP berpotensi menjadi beban sosial bagi daerah dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan Pohuwato.
“Pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif atau seolah-olah menutup mata. Ini persoalan serius yang harus segera disikapi,” katanya.
Hamdi pun mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional Pani Gold Project.
“Perusahaan harus dipastikan benar-benar berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal serta memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Pohuwato,” tambahnya.
Ia mengingatkan agar jangan sampai kekayaan alam Pohuwato dieksploitasi secara besar-besaran, sementara masyarakatnya justru tersingkir di tanahnya sendiri.
“Ini bukan sekadar soal investasi, tetapi soal keadilan, keberpihakan, dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya,” pungkas Hamdi.
(GOL – 03)
