POHUWATO (GOL) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait Menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato mengenai penerbitan surat rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (07/07/2025).
Dalam pelaksanaan rapat tersebut menghadirkan berbagai pihak terkait, di antaranya perwakilan dari Pertamina, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, serta unsur pengurus HMI. Hadir pula Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, Wakil Ketua DPRD Hamdi Alamri dan Delvan Yanjo, serta anggota DPRD dari Komisi II dan III.
Namun, rapat yang direncanakan membahas secara mendalam mekanisme distribusi dan penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi itu terpaksa ditunda. Penyebabnya, pimpinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Marisa yang menjadi salah satu pihak kunci dalam persoalan ini, tidak hadir.
Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menjelaskan bahwa terjadi miskomunikasi dalam pengiriman undangan. Surat resmi dari DPRD baru dikirimkan pada Rabu (24/07) dan baru diterima pihak SPBU tepat pada hari pelaksanaan RDP, sehingga pimpinan SPBU tidak dapat hadir.
“Memang ada miskomunikasi soal penyampaian surat undangan. Pimpinan SPBU yang kita harapkan hadir tidak bisa datang karena baru menerima undangan hari ini. Padahal, agenda ini penting karena banyak hal harus dijelaskan langsung oleh pihak yang berwenang, bukan hanya staf,” ujar Beni.
Atas ketidakhadiran tersebut, sejumlah anggota dewan dari Komisi II dan III mengusulkan penundaan rapat. Mereka menilai, pembahasan tak akan maksimal jika pihak yang memiliki otoritas tidak hadir langsung.
“Beberapa fraksi menyarankan agar rapat ini ditunda. Kita sepakat, karena pertanyaan-pertanyaan dari DPRD tidak dapat dijawab secara tuntas tanpa kehadiran pimpinan SPBU. Maka, demi efektivitas dan penghormatan terhadap proses, kita jadwalkan ulang,” tambahnya.
DPRD juga memastikan bahwa pada rapat lanjutan nanti, seluruh pimpinan SPBU yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pohuwato akan diundang secara resmi, untuk memastikan diskusi berjalan efektif dan menyeluruh.
Sementara itu, dokumen resmi dari HMI yang telah diserahkan kepada DPRD akan dipelajari lebih lanjut. DPRD akan mengkaji apakah substansi aspirasi tersebut bisa dijadikan dasar rekomendasi kebijakan atau langkah pengawasan ke depan.
“Surat dari HMI akan kami pelajari secara mendalam. Kami ingin melihat sejauh mana permasalahan ini berkembang dan langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Tujuannya jelas: mencari solusi konkret, bukan sekadar diskusi,” tegas Beni Nento.
RDP lanjutan direncanakan akan digelar dalam waktu dekat, setelah dipastikan kehadiran seluruh pihak yang dibutuhkan. DPRD menegaskan komitmennya untuk terbuka terhadap setiap aspirasi masyarakat, terlebih yang menyangkut kebutuhan dasar seperti distribusi BBM bersubsidi yang tepat sasaran.
(GOL – 03)
