POHUWATO (GOL) – Ketegangan menyelimuti Kantor Bupati Pohuwato setelah massa aksi yang tergabung dalam Lembaga Aksi Bela Rakyat (LABRAK) menduduki kantor tersebut selama tiga hari tiga malam, terhitung sejak Senin (11/05/2026) hingga Rabu (14/05/2026). Massa bahkan menginap di lokasi sebagai bentuk protes atas tindakan perusahaan tambang yang dinilai sewenang-wenang terhadap penambang lokal di wilayah Borose dan sekitarnya.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, didampingi Ketua Fraksi Gerindra, Abdul Hamid Sukoli, mendatangi massa aksi untuk melakukan audiensi langsung di Kantor Bupati pada Rabu siang.
Dalam penyampaiannya, Ketua DPRD Beni Nento menyatakan keprihatinannya atas kondisi masyarakat yang telah bertahan selama tiga hari untuk menuntut keadilan. Ia menegaskan bahwa pihak legislatif telah berkoordinasi dengan Bupati Pohuwato dan pihak perusahaan untuk mencari solusi atas konflik di lahan konsesi.
“Satu-satunya solusi hari ini ada di perusahaan. Kami berharap pihak perusahaan bisa lebih humanis dan bijak dalam berkegiatan. Jangan sampai terjadi gesekan dengan rakyat yang sudah lama berada di sana,” ujar Beni Nento di hadapan massa, Rabu (14/05/2026).
Beni juga menekankan pentingnya konsep hidup berdampingan sesuai arahan Presiden dan Menteri ESDM, di mana hak pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dihormati, namun hak rakyat untuk mengurus izin koperasi juga harus diperhatikan. Ia berjanji akan segera melaksanakan pertemuan bersama Bupati dan Forkopimda untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada penambang rakyat.
Di sisi lain, perwakilan massa aksi Sonni Samoe, menyatakan kekecewaannya terhadap arogansi perusahaan yang sering melakukan penggusuran tanpa pendekatan persuasif. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penindasan yang tidak bisa dibiarkan.
“Kami mendesak DPRD untuk menyatakan sikap secara tegas, menolak dan mengutuk tindakan arogan perusahaan yang abai terhadap keberadaan rakyat di lokasi yang sudah dikerjakan secara turun-temurun,” tegas Sonni Samoe.
Lebih lanjut, Sonni memberikan ultimatum bahwa jika tuntutan mereka tidak segera mendapatkan kepastian sikap dari Forkopimda, massa tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi yang lebih besar.
“Kami akan meminta RDP untuk menyatukan sikap Forkopimda. Jika perlu, kami akan memaksa anggota DPRD untuk ikut turun ke jalan bersama kami mengutuk aksi-aksi barbar yang tidak sesuai dengan adab dan adat istiadat Pohuwato,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih menunggu hasil tindak lanjut dari pertemuan Forkopimda yang dijanjikan oleh Ketua DPRD, sembari tetap membuka ruang komunikasi dengan pihak pemerintah daerah terkait agenda pertemuan lanjutan bersama Bupati Pohuwato.
(GOL – 03)
