POHUWATO (GOL) — Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pohuwato, Iqram Bhari Akbar Baderan, menyampaikan sejumlah catatan strategis dan kritik konstruktif kepada pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna ke-31 terkait pandangan fraksi atas nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025, Kamis (26/03/2026).
Dalam forum tersebut, Akbar menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kerja sama pembangunan ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi. Menurutnya, pertumbuhan ritel modern yang semakin pesat berpotensi memberikan tekanan terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.
“Perlu ada pembatasan pembangunan serta pengaturan jam operasional yang saat ini berlangsung 1×24 jam. Ini penting agar tidak mematikan usaha kecil masyarakat,” tegas Akbar.
Selain isu ritel modern, Fraksi Golkar juga mendorong percepatan pembentukan tim untuk merealisasikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada 10 blok yang telah direncanakan. Upaya ini dinilai penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan masyarakat.
Di sektor ekonomi daerah, perhatian juga tertuju pada lambannya pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi Golkar menilai kehadiran BUMD sangat strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah, sehingga proses pembentukannya perlu segera dipercepat.
Selanjutnya, Akbar menekankan perlunya pelibatan Ombudsman dalam proses evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dianggap penting guna memastikan penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi Golkar juga menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025. Untuk itu, pemerintah daerah diminta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor keuangan, khususnya dalam optimalisasi pemungutan PAD.
Di bidang infrastruktur dan lingkungan, persoalan banjir yang kerap terjadi di Desa Hulawa menjadi perhatian serius. Pendangkalan sungai akibat sedimentasi disebut sebagai faktor utama yang menyebabkan air meluap hingga merendam permukiman warga. Pemerintah diminta segera melakukan pengerukan sungai dan peninggian tanggul sebagai langkah penanganan.
Tak hanya itu, krisis air bersih yang melanda wilayah Dengilo hingga Popayato juga menjadi sorotan. Fraksi Golkar mendesak pemerintah daerah bersama PDAM untuk segera mengambil langkah konkret dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Pada bagian akhir, Fraksi Golkar mendorong Bupati Pohuwato agar lebih aktif memperjuangkan tambahan alokasi anggaran dari pemerintah pusat, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) serta royalti dari sektor sumber daya alam.
“Pemerintah harus benar-benar hadir, bukan sekadar ada. Dengarkan jeritan rakyat dan kembalikan kepercayaan publik,” tutup Akbar.
(GOL – 03)
