POHUWATO (GOL) – Aliansi Masyarakat Petani dan Rakyat (AMPERA) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato pada Selasa (12/05/2026). Massa menyuarakan keluhan terkait krisis air irigasi yang melanda lahan pertanian di dua kecamatan, yakni Duhiadaa dan Buntulia.
Aksi tersebut diterima langsung melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, Iwan Abay, serta dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), perwakilan Dinas Pertanian, dan massa aksi di ruang rapat DPRD. Di tengah jalannya rapat, Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, bersama Wakil Ketua I, Hamdi Alamari, turut hadir menemui massa untuk mencari jalan keluar.
Menanggapi keluhan petani, Beni Nento mengajak perwakilan massa aksi untuk melakukan peninjauan lapangan secara langsung ke pusat mata air irigasi di Bendungan Desa Taluduyunu Utara.
“Langkah cepatnya, kami turun bersama Ketua Komisi I dan perwakilan petani untuk melihat langsung kondisi bendungan yang menjadi sumber keluhan. Kami ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ujar Beni di lokasi peninjauan.
Beni menjelaskan bahwa saat ini pengoperasian pintu air masih dilakukan secara manual yang membutuhkan tenaga empat orang. Sebagai solusi darurat, pihak DPRD akan mengupayakan pengadaan mesin penggerak (mesin Honda 5,5 PK) untuk membantu mekanisme pembukaan pintu air.
“Untuk sementara, kita akan gunakan mesin ukuran 5,5 PK agar pengoperasian tidak lagi manual. Ini langkah cepat saya secara pribadi untuk menjawab aspirasi petani agar air bisa segera mengalir dengan baik,” tegasnya.
Selain masalah mekanik pada bendungan, tingginya sedimen (pendangkalan) di Sungai Taluduyunu juga menjadi faktor utama terhambatnya distribusi air. Beni menjadwalkan kunjungan ke Balai Wilayah Sungai (BWS) pada minggu depan untuk membahas normalisasi sungai.
“Sedimen di sini cukup tinggi. Jika ini dinormalisasi, aliran air akan lancar dan petani bisa kembali menanam. Kami juga sudah mendapat informasi bahwa Dinas PU Kabupaten telah menyurati PU Provinsi terkait pengadaan sistem hidrolik permanen yang membutuhkan anggaran besar. Saat ini pihak provinsi masih berkonsultasi dengan Pak Gubernur,” pungkas Beni.
Ketua DPRD berkomitmen akan membawa persoalan ini ke tingkat eksekutif melalui rapat bersama Bupati Pohuwato dalam waktu dekat guna memastikan kesejahteraan para petani di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia kembali pulih.
(GOL – 03)
