POHUWATO (GOL) – Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Marisa–Buntulia, Hi. Nasir Giasi, S.Pd., M.Si, melaksanakan reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024–2029. Kegiatan tersebut digelar pada Sabtu (07/2/2026) di halaman Sekretariat DPD II Partai Golkar Pohuwato, dan menjadi bagian dari rangkaian reses yang berlangsung sejak 4 hingga 9 Februari 2026.
Dalam keterangannya kepada awak media, Nasir Giasi menjelaskan bahwa reses yang dilaksanakan di pusat kota Marisa difokuskan pada isu-isu strategis sesuai peran Marisa sebagai pusat kegiatan lokal. Ia menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Marisa untuk 25 tahun ke depan telah termuat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menempatkan Marisa bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi dan jasa.
“Reses kali ini saya laksanakan di pusat kota. Yang kami sampaikan kepada masyarakat adalah bahwa Marisa sebagai pusat kegiatan lokal sudah memiliki perencanaan 25 tahun ke depan yang tertuang dalam dokumen RTRW. Kita sudah sepakat bersama bahwa Marisa harus menjadi pusat ekonomi dan pusat jasa, bukan semata-mata pusat pemerintahan. Karena itu, isu yang kami angkat hari ini adalah UMKM. Pemerintah daerah dan DPRD harus senantiasa menyiapkan fasilitas dan ruang bagi UMKM, dengan catatan penataannya harus baik agar estetika kota Marisa sebagai ibu kota tetap terjaga,” ujar Nasir Giasi.
Selain sektor UMKM, Nasir juga menyoroti pesatnya perkembangan Marisa dalam beberapa waktu terakhir, khususnya pembangunan kos-kosan dan fasilitas penunjang lainnya. Dalam reses tersebut, masyarakat turut menyampaikan aspirasi terkait persoalan banjir yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah.
“Perkembangan Marisa akhir-akhir ini sangat luar biasa, termasuk pembangunan kos-kosan dan lain sebagainya. Tadi juga muncul aspirasi terkait penanganan banjir di ibu kota. Alhamdulillah, dari hulu ke hilir pada tahun 2025 pemerintah daerah sudah melakukan penanganan. Namun, masih ada beberapa desa seperti Teratai dan Palopo yang setiap musim hujan belum mendapatkan solusi permanen. Ini tentu menjadi tugas kami juga, khususnya saya sebagai Ketua Komisi III DPRD,” jelasnya.
Masalah pelayanan bahan bakar minyak juga menjadi sorotan dalam dialog bersama masyarakat. Nasir Giasi menyampaikan bahwa keberadaan satu SPBU di ibukota Marisa dinilai sudah tidak memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat.
“Kemudian ada aspirasi dari masyarakat, khususnya di Palopo, terkait pelayanan SPBU. Di ibu kota ini kita hanya memiliki satu SPBU, dan itu sudah tidak memungkinkan lagi. Dampaknya, banyak penjualan BBM di depot-depot kecil. Karena itu, masyarakat Palopo, Marisa Selatan, dan wilayah sekitar mendorong agar SPBU yang baru bisa segera beroperasi. Ini akan kami koordinasikan, apalagi pemiliknya kebetulan teman kami, untuk mendorong percepatan operasional SPBU di desa selatan, di pintu gerbang masuk Marisa. Harapannya, kesemrawutan di SPBU Buntuli bisa teratasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Nasir Giasi juga menyampaikan sosialisasi terkait kebijakan pembangunan rumah baru yang sejalan dengan program Presiden Prabowo, khususnya dalam menjaga estetika kota Marisa sebagai ibu kota kabupaten.
“Saya kira itu beberapa hal yang terungkap. Khusus masalah banjir, itu akan kami tindak lanjuti. Termasuk tadi kami juga mensosialisasikan bahwa pembangunan rumah baru ke depan harus mulai mengikuti program Presiden Prabowo. Marisa sebagai ibu kota harus menjaga estetika, salah satunya melalui program gentengisasi. Insyaallah, ini akan kita mulai secara perlahan di Marisa,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat merespons positif kebijakan tersebut, terutama mengingat Marisa merupakan wilayah dengan pertumbuhan pembangunan yang sangat pesat.
“Bagi rumah yang sudah ada, memang perubahannya butuh proses panjang. Tapi untuk rumah tangga baru yang membangun rumah baru, ini bisa mulai diterapkan. Perkembangan Marisa sangat pesat, rumah baru, kos-kosan, penginapan, hingga hotel hampir setiap hari dibangun. Karena itu, melalui reses ini kami sampaikan bahwa sesuai arahan Presiden, minimal kita mulai dari satu atau dua desa, dan dimulai dari ibu kota itu sendiri,” pungkas Nasir Giasi.
(GOL – 03)
