POHUWATO (GOL) – Aliansi Masyarakat Bersama Penambang Daerah (AMBEPADA) kembali menegaskan sikapnya terkait ketidakadilan yang dialami masyarakat lingkar tambang di Kabupaten Pohuwato, Jumat (05/09/2025).
Korlap 1 AMBEPADA, Moh. Rusli Laki, menyatakan bahwa aksi yang akan digelar pada Senin, 8 September 2025, merupakan bentuk perlawanan atas hilangnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil.
“Adanya aksi ini adalah bentuk hilangnya keadilan kepada masyarakat lingkar tambang. Pasca pembakaran kantor bupati, tidak ada tindakan sedikitpun dari pemerintah yang berpihak kepada masyarakat lingkar tambang,” tegas Rusli, Jumat (05/09/2025).
Ia mengungkapkan bahwa persoalan di lapangan semakin memicu keresahan masyarakat. Mulai dari tukang ojek yang kerap dihadang pihak perusahaan, isu relokasi hingga alih fungsi hutan desa, semuanya dinilai sebagai tindakan yang merugikan rakyat.
“Kita ketahui bersama, hal ini sudah tersebar luas. Tukang ojek selalu dihadang, lalu munculnya isu relokasi dan alih fungsi hutan desa. Maka dari itu kami menolak tindakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” sambung Rusli.
Korlap 1 AMBEPADA itu menegaskan bahwa aksi kali ini akan melibatkan seluruh masyarakat lingkar tambang yang selama ini merasa haknya terus dikecilkan di Bumi Panua. Ia pun mengingatkan pemerintah daerah agar hadir mendengarkan aspirasi rakyat, bukan justru menghindar.
“Untuk pemerintah daerah agar tidak melarikan diri, sebab kehadiranmu adalah wujud kepedulianmu. Tapi jika engkau pergi, itu sama saja mengulang tragedi 21 September 2023. Kami tidak takut dipenjara, tapi kami takut hak masyarakat lokal disampingkan,” ujarnya.
Rusli juga menantang langsung Bupati Pohuwato untuk menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dalam aksi besar yang akan digelar nanti.
“Aksi yang akan kami lakukan pada Senin, 8 September 2025, mau melihat sekaligus menantang Bupati Pohuwato apakah berani berpihak kepada rakyat. Bukan hanya sekadar omongan, tapi melakukan MoU dengan kami, massa aksi,” tandasnya.
(GOL – 03)
